Suasana saat monev dan pengembangan inovasi GEMILANG PRO UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing UMKM). Foto: Istimewa;

Mataram, RNETnews.com - Dalam rangka monev dan pengembangan inovasi GEMILANG PRO UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing UMKM), pada tanggal 15 Agustus 2024 bertempat di ruang Rapat Pimpinan Balai Besar POM di Mataram dilaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder pembina UMKM tingkat Provinsi dan Kota Mataram. Hadir dalam rapat koordinasi perwakilan dari DPMPTSP, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kanwil DJP, Kanwil KemenkumHAM, Satgas Halal dan Bank NTB Syariah

“UMKM merupakan aset pemerintah dan penggerak ekonomi kerakyatan, sudah seharusnya peran penting ini mendapatkan dukungan penuh, baik dalam hal perizinan, promosi dan pembiayaan” ungkap Yosef Dwi Irwan dalam sambutannya.

Inovasi Gemilang Pro UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing Produk UMKM di NTB) terbukti efektif meningkatkan jumlah izin edar. Sampai dengan Juni 2024 telah diterbitkan sebanyak 1031 Nomor Izin Edar. Kepala BBPOM di Mataram menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungannya terhadap inovasi kolaborasi Gemilang Pro UMKM.

“Dengan kemudahan proses perizinan seperti : NIB, NPWP, PIRT, BPOM, Halal, Merk serta didukung dengan promosi dan pembiayaan yang tepat, saya yakin UMKM di NTB akan semakin berkembang dan memiliki daya saing global” sambung Yosef.

“Setiap Kementerian / Lembaga, Pemda dan Perbankan memiliki program - program luar biasa untuk mendukung UMKM, yang terpenting adalah bagaimana program yang ada dapat saling dikolaborasikan dan berkelanjutan sehingga memberikan impact positif yang lebih luas bagi pelaku usaha khususnya UMKM” tandas Yosef.

Dalam rapat koordinasi ini disepakati bahwa setiap kegiatan pembinaan UMKM agar dapat melibatkan seluruh stakeholder terkait proses perizinan, promosi dan pembiayaan, sehingga tidak gap informasi bagi UMKM. 

“Paling penting adalah jika ada kegiatan pembinaan UMKM, baik itu sosialisasi, bimtek ataupun pelatihan kita semua harus hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut, meskipun tidak diberikan honorarium tidak masalah. Kita “keroyok” agar UMKM merasakan kehadiran dan keberpihakan pemerintah. Hal ini tentu ini akan dapat meningkatkan persepsi layanan publik dan mematahkan stigma susahnya birokrasi perizinan di Pemerintah” pungkas Yosef. (red./rls)