Mataram, RNETnews - Pemerintah Provinsi NTB menerima Kunjungan dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) Indonesia. Kunjungan kali ini dalam rangka pemantauan terhadap implementasi Perda Provinsi NTB No. 4 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak Disabilitas, penyerapan aspirasi dan informasi dari NGO dan para disabilitas serta penyerapan praktik baik yang dilakukan Pemprov NTB dalam pemenuhan hak-hak Disabilitas.

Gubernur NTB yang diwakili Kepala Dinas Sosial NTB, H Ahsanul Khalik menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan NTB Gemilang salah satu program unggulan Pemprov NTB adalah mewujudkan NTB Ramah Disabilitas, dan ini terus diikhtiarkan dengan berbagai program pembangunan di NTB.

"Terimah kasih kepada teman KND yang sudah berkunjung di NTB. Semoga ini langkah baik untuk meningkatkan pelayanan yang ramah bagi penyandang Disabilitas," ungkapnya saat menerima KND di ruang rapat Anggrek kantor Gubernur NTB, Rabu (23/11).

Ia menjelaskan, beberapa ikhtiar yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong layanan yang ramah disabilitas seperti, MOU dengan beberapa pihak utk mempermudah kebutuhan layanan bagi Disablitas, Bantuan aksesibilitas layanan publik seperti kendaraan Bus Disabilitas dari Dinas Perhubungan NTB, Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya LKSPD (Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disablitas), Memberikan alat bantu seperti kursi roda utk dewasa dan anak anak, tongkat ketiak, tongkat netra dan Walker, Mendorong OPD terkait dan tempat layanan publik agar akses utk para Disabilitas seperti taman kota, Membuka formasi penerimaan ASN dari kalangan disabilitas, Memfasilitasi tiket gratis bagi rekan2 Disabilitas utk bisa merasakan event World Superbike di Sirkuit Mandalika tgl 12 Nopember lalu.

"Saat ini kami sedang melakukan perbaikan rancangan Keputusan Gubernur untuk pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Disabilitas," tambahnya.

Sementara itu, Ketua KND, Dr. Dante Rigmalia mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi NTB sangat ramah dengan penyandang disabilitas. Apalagi kebijakan itu diperkuat dengan Perda No 4 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

"Alhamdulillah NTB sangat memperhatikan hak perlindungan dan pemenuhan teman-teman disabilitas," ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, sejumlah kepala OPD lingkup NTB juga ikut hadir seperti Kepala Dinas Kominfotik NTB, Baiq Nelly Yuniarti, Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Ridwansyah serta sejumlah yayasan disabilitas yang ada di pulau Lombok. (rls/red)