Lombok Tengah- Rotasi pejabat Eselon II, III, dan IV pada mutasi ASN di lingkup Pemda Lombok Tengah hari Kamis (30/12/2021) yang berlangsung di ballroom kantor bupati kemarin tersebut mendapat sorotan tajam dari Ketua Partai NasDem Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi (Ahmad SH). Hal ini terkait dengan proses promosi dan mutasi yang di anggap tidak berbasis pada kompetensi dan integritas selayaknya pejabat pada posisinya.

“Kita sudah jauh-jauh hari sejak awal mengingatkan terkait rotasi pejabat di lingkup pemda ini, bahwa jika ingin kinerja dan layanan pemerintah ini semakin maju, maka tempatkanlah orang-orang sesuai kemampuan dan kapasitasnya juga pengalamannya,” cetus politikus muda yang pernah jadi Deputy Direktur Eksekutif Nasional WALHI ini.

Dengan melihat apa yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati serta sekda kali ini, pesimisme masyarakat yang menganggap bahwa praktek masa lalu itu masih saja berlaku di Lombok Tengah tentu tidak bisa dielakkan. Secara politik, kepala daerah termasuk pemimpin birokrasi pemda yaitu sekda sudah di anggap tumpul dan tak bertaring. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan bahwa pemimpin daerah ini memilih pejabat eselon itu tidak berdasar kompetensi dan integritas.

“Pekerjaan penting dari pemimpin itu adalah membagikan dan menggerakkan SDM menuju visi organisasi dengan membuat keputusan yang tepat. Ada SDM yang sudah sekian lama berkutat di tugasnya dengan baik, etos kerja di siplin tapi malah tidak di pakai. Apa-apaan ini. Dasar mereka menentukan orang itu bagaimana, ini diluar lambannya pengambilan keputusan mutasi terkait penempatan pejabat atau kabinet yang akan membantunya” kritik Ahmad.

Selain itu Ahmad SH juga menyesalkan jika isu yang berkembang sebelumnya bahwa proses pengaturan pejabat di Pemda Lombok Tengah ini banyak di setir oleh timses dari partai politik pengusung Pathul Nursiah bahkan ketua partai pengusung ini juga menantang publik untuk bersuara lebih kencang dan terbuka mengawal pemerintahan ditengah gencarnya para pejabat publik dibidik aparat penegak hukum.

“Parpol apaan, terus siapa yang bermain? Kalau secara catatan politik, temuan kita pada pilkada kemarin itu hampir 80 persen ASN ini tidak mendukung Pathul Nursiah. Lalu atas dasar apa pemimpin ini menentukan pejabatnya sekarang? Jadi jangan sok gaya seperti berita sebelumnya bahwa timses (parpol) mengatur mutasi. Jika ada yang mengetahui soal itu, maka ayo buka saja biar terang benderang. Jangan orang makan duren, kami juga yang kena fitnah!”

Dilanjutkan Ahmad dalam keterangannya bahwa rotasi pejabat adalah hal biasa dalam roda organisasi, tapi dia melihat bahwa selalu saja jalan keliru di tempuh oleh Pemda Loteng. Dia mencontohkan ada yang menjabat tidak sesuai golongan, ada satu rumpun keluarga menjabat, dan masih banyak contoh lainnya. Menurutnya hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut jika menginginkan daerah mempunyai kemajuan dan kebaruan.

"Pathul Nursiah itu sepaket, ada Sekda baru yang menjadi komandan birokrasi di dalam, tetapi jika begini saja caranya, maka harapan pada pemimpin ini tentang kemajuan dan kebaruan dalam tata kelola Lombok Tengah semakin baik bukan tidak mungkin semakin menjauhkan panggang dari api. Hanya menjadi retorika sunyi." Tutup Ahmad.